Written By : Nabil Hawari Hukum perdata di Indonesia berasal dari hukum perdata Eropa, yang merujuk kepada hukum Prancis (Code Napoleon) yang diadaptasi oleh Belanda menjadi Burgerlijk Wetboek (BW) pada tahun 1830. BW mulai berlaku di Hindia Belanda sejak 1 Januari 1848 untuk warga Eropa, sementara masyarakat pribumi masih menggunakan hukum adat. Namun setelah kemerdekaan, BW diterjemahkan menjadi KUH Perdata yang didalamnya tetap melibatkan unsur hukum adat seperti warisan,

Written By : Zhafira Naifah Anidania Alternatif penyelesaian sengketa atau APS merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dikenal dalam...

Written By : Amirah Khairunnisa Penggunaan rompi berwarna oleh tahanan di Indonesia memang tidak diatur secara khusus dalam KUHAP...

Written By : Arianti Agustina Arbitrase merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute...